HEALMates, Pernah nggak sih kalian scroll media sosial dan tiba-tiba lihat influencer yang dulu sering jadi inspirasi outfit malah trending karena skandal?. Dalam sekejap, komentar berubah dari yang sebelumnya memuji outfit menjadi ujaran kebencian dan permintaan untuk memutus kerjasama. Nah, fenomena seperti ini disebut cancel culture.
Cancel culture pada dasarnya adalah bentuk kesadaran sosial kolektif, di mana publik menarik dukungan terhadap figur publik atau brand yang dinilai melanggar nilai moral dan etika. Bisa karena skandal perselingkuhan, perilaku tidak profesional, atau ucapan yang dianggap menyakiti kelompok tertentu. Di dunia fashion, isu ini semakin kompleks karena citra seorang figur sangat berkaitan dengan nilai dan estetika yang diwakilinya.
Kasus terbaru yang viral di Indonesia, memperlihatkan bagaimana publik bisa berbondong-bondong membela korban perselingkuhan yang sebelumnya adalah figur di dunia mode. Dalam waktu singkat, unggahan si korban dibanjiri dukungan dan komentar positif. Banyak yang menyebutnya sebagai “healing through empowerment” di mana dukungan publik menjadi kekuatan baru bagi korban untuk bangkit. Tak heran, sejumlah brand fashion dan kecantikan kemudian mulai menjalin kerja sama dengan korban, menjadikannya wajah baru kampanye mereka. Sebaliknya, pelaku skandal justru mengalami cancelling massal: kerjasama dibatalkan, iklan dihapus, dan nama mereka lenyap dari halaman endorsement.
Dampak Psikologis dan Sosial dari Cancel Culture
Menurut Dr. Lisa Nakamura, seorang profesor studi media di University of Michigan, cancel culture adalah bentuk digital accountability atau mekanisme sosial baru untuk menuntut tanggung jawab moral dari figur publik yang memiliki kekuasaan simbolik. Dalam konteks fashion, hal ini bisa dilihat sebagai upaya menjaga integritas industri yang sangat bergantung pada citra dan persepsi publik. Namun, cancel culture juga memiliki sisi gelap. Budaya ini bisa memperkuat kecenderungan perfeksionisme sosial: Kita menciptakan dunia di mana kesalahan sekecil apa pun bisa berujung hukuman sosial permanen. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi memicu stres, kecemasan, dan fear of authenticity (ketakutan untuk tampil apa adanya) di kalangan kreator dan influencer.
Riset internasional dari Journal of Consumer Psychology (2023) juga menemukan bahwa ketika publik melakukan cancelation terhadap figur bermasalah, tingkat kepercayaan terhadap brand yang masih berhubungan dengannya bisa turun hingga 42%. Hasil riset ini menunjukkan bahwa cancel culture bukan sekadar tren emosional, tapi juga berdampak nyata pada ekonomi kreatif dan strategi pemasaran.
Dunia fashion kini tidak hanya menjual gaya, tapi juga nilai. Publik semakin kritis terhadap siapa yang mereka dukung dan produk apa yang mereka beli. Kasus perselingkuhan figur publik akan memunculkan gelombang dukungan besar terhadap pihak korban. Apalagi jika korban dianggap tulus dan mampu menjaga harga diri. Banyak brand yang melihat kesempatan ini untuk menegaskan posisi etis mereka. Mereka memilih bekerja sama dengan korban sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Strategi ini secara psikologis juga menciptakan koneksi emosional yang lebih kuat antara konsumen dan brand.
Namun, sampai di mana batasnya? Apakah setiap kesalahan harus dibalas dengan penghapusan total? Apakah tidak ada ruang untuk pertobatan dan perubahan? Dalam studi Moral Outrage in Digital Culture (2022), dijelaskan bahwa rasa marah kolektif di media sosial seringkali menciptakan efek domino yang tidak proporsional dengan kesalahan awalnya. Akibatnya, ruang refleksi dan pemulihan moral menjadi tertutup oleh arus kemarahan publik.
Cancel Culture: Teguran atau Hukuman?
Di Korea Selatan, sistem semacam ini sudah sangat mapan. Begitu artis atau influencer melakukan pelanggaran moral. Efeknya mereka langsung dihapus dari iklan, pemotretan, dan kontrak. Masyarakat menganggapnya sebagai bentuk disiplin sosial dan menjaga kredibilitas industri hiburan. Sementara di Indonesia, responnya lebih beragam. CanceL culture baru beberapa bulan terakhir dilakukan. Mulai ada pemboikotan. Sebelumnya, ketika artis terkena skandal, justru semakin banyak media yang meliput dan publik figur pun makin naik daun. Jadi, terkait cancel culture ini selain mereka yang setuju pemboikotan ada yang menilai bahwa publik terlalu mudah menghakimi.
HEALMates, perbedaan sikap orang terhadap cancel culture sebenarnya menunjukkan satu hal penting. Budaya membatalkan bisa menjadi cara untuk menegakkan batas moral di masyarakat. Dengan syarat dilakukan dengan sadar dan tidak berlebihan. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan seseorang. Namun, untuk mengingatkan bahwa setiap pengaruh publik datang dengan tanggung jawab. Seperti kata Dr. Jonathan Haidt, psikolog moral dari New York University, “Kemarahan moral yang sehat bukan untuk menghancurkan seseorang, tapi untuk memperbaiki sistem.” Jadi, jika publik marah, itu sah-sah saja. Asal arah dan tujuannya jelas.
Dunia fashion itu hidup dari keindahan visual. Tetapi jika hanya mengandalkan tampilan tanpa integritas, pesonanya akan cepat hilang. Nah, cancel culture sebaiknya tidak dilihat sebagai pembunuhan karakter. Melainkan sebagai bentuk koreksi sosial dan semacam alarm moral. Agar publik figur tetap menjaga batas di tengah sorotan yang dia terima.
Ingatlah HEALMates, membatalkan bukan berarti menghapus seseorang selamanya dari dunia maya. Terkadang, itu hanya bentuk kekecewaan publik yang disampaikan dengan harapan. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Karena pada akhirnya, dunia fashion itu seperti panggung besar. Pakaian boleh berkilau, tapi yang membuat cahayanya tetap hidup adalah tanggung jawab dan kejujuran di baliknya.
